Buku ini berisi tentang pengukuran kinerja pada 12 satker Mabes Polri yang direkomendasikan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan platform berbasis web sebagai cikal bakal Indeks Tata Kelola Kepolisian berbasis Online (ITK-O). Pengukuran tersebut menggunakan metode Asesmen karena satker Mabes tidak bisa diperbandingkan antar Satker.
Buku ini berisi tentang pengukuran kinerja pada 12 satker Mabes Polri yang direkomendasikan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan platform berbasis web sebagai cikal bakal Indeks Tata Kelola Kepolisian berbasis Online (ITK-O). Pengukuran tersebut menggunakan metode Asesmen karena satker Mabes tidak bisa diperbandingkan antar Satker.
Buku ini berisi tentang pengukuran kinerja pada 12 satker Mabes Polri yang direkomendasikan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan platform berbasis web sebagai cikal bakal Indeks Tata Kelola Kepolisian berbasis Online (ITK-O). Pengukuran tersebut menggunakan metode Asesmen karena satker Mabes tidak bisa diperbandingkan antar Satker.
Buku ini berisi tentang pengukuran kinerja pada 12 satker Mabes Polri yang direkomendasikan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan platform berbasis web sebagai cikal bakal Indeks Tata Kelola Kepolisian berbasis Online (ITK-O). Pengukuran tersebut menggunakan metode Asesmen karena satker Mabes tidak bisa diperbandingkan antar Satker.
Buku ini berisi tentang pengukuran kinerja pada 12 satker Mabes Polri yang direkomendasikan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan platform berbasis web sebagai cikal bakal Indeks Tata Kelola Kepolisian berbasis Online (ITK-O). Pengukuran tersebut menggunakan metode Asesmen karena satker Mabes tidak bisa diperbandingkan antar Satker.
Buku ini mencoba membahas tentang implementasi kebijakan otonomi khusus di Aceh dan Papua. Ada lima tulisan yang terangkum dalam buku ini, yaitu: (1). Implementasi otonomi khusus di provinsi Papua: tinjauan terhadap peran DPRP dan MPRP; (2) Hubungan pusat dan daerah dalam kerangka implementasi otonomi khusus; (3) Hubungan kelembagaan antara DPRP, MRP dan Gubernur Papua; (4) Penguatan fun…
Partnership bekerjasama dengan IFGI menerbitkan 8 buku tematik Program Pengembangan Agroforestry di Papua dan Papua Barat. Buku ini digunakan sebagai modul pelaksanaan Program Penyiapan Pengelolaan Agroforestry Subsystem Berorientasi Pasar Yang Berkelanjutan Sebagai Basis Peningkatan Layanan Publik.Delapan buku tersebut diantaranya: Teknik Persemaian dan Perbanyakan Tanaman, Produksi Agroforest…