Printed Book

Blue print otonomi daerah Indonesia

---

Sejak awal, hadirnya UU No. 32/2004 sudah terlihat betapa pihak yang paling diuntungkan adalah elit lokal dan nasional. Semangat UU ini lebih banyak dalam bidang distribusi kekuasaan dan pembagian keputusan ketimbang memberikan otonomi kearah kemandirian daerah. Ini tetap saja intinya menyangkut pemerintahan, serta bukan otonomi dalam artian yang lebih luas. Hany saja, apa yang disebut pemerintahan itu talah mengalami proses pemekaran dan penguasaan sangat maksimal terhadap masyarakat, terutama masyarakat daerah. Bahkan ada yang menyebut bahwa hal ini adalah bentuk dari liberalisasi sistem politik dan pemerintahan. Akan tetapi, ketika pemerintahan masih mendominasi -entah yang namanya Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah- bukan malah dibatasi hak-haknya, justru yang terjadi adalah sebaliknya: konservativisme politik dan pemerintahan. Hal inilah yang mambawa implikasi tumbuhnya raja-raja lokal, pemerintahan bayangan dan ekonomi ilegal.
Lagi-lagi, rakyatlah yang akhirnya menjadi korban ketika kekuasaan makin menyebar dan meluas lewat proses diaspora atas nama demokrasi liberal. Munculnya persoalan-persoalan struktural seperti kelaparan, menunjukan betapa masyarakat harus menyelamatkan diri sendiri agar mampu mempertahankan hak hidupnya.
Karenanya, dalam konteks otonomi daerah, suka atau tidak suka, untuk menghentikan defisit pelaksanaan tugas pemerintahan pusat dan daerah, proses konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah haruslah dimulai. Dengan otoritas yang dimiliki, pemeritah pusat seharusnya bisa melakukan supervisi kepada pemerintah daerah, terutama di daerah tertinggal dan daerah-daerah baru hasil pemerkaran wilayah. Sementara sisi yang lain, tetap diperlukan pengaturan sejauh mana kewenangan pusat dan daerah untuk aspek-aspek yang lebih detail. Sehingga, kalau ada persoalan, bisa lebih jelas dibedakan, mana kewenangan pusat dan mana kewenangan daerah.

---

Availability

1994	352, MUB, b	Book Shelf	Available
2205	352, MUB, b	Tandon/Cadangan	Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

352, MUB, b

Publisher

Jakarta : Yayasan Harkat Bangsa., 2006

Collation

xi, 523p.; 23 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

979-98221-1-4

Classification

NONE

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

1st ed.

Subject(s)

Local government-Indonesia
Decentralization in government
Autonomy

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment