Printed Book
Pendalaman demokrasi di Indonesia: penguatan kelembagaan untuk penyelenggaraan pemilu kepala daerah
Policy brief berikut ini dilakukan oleh Election Multi Donor Project (E-MDP) dan merupakan sebuah hasil dari proses panjang yang dimulai tahun 2008. Policy ini didasarkan atas laporan-laporan dan hasil penelitian yang membahas pemilu kepala daerah (PEMILUKADA) di Indonesia dan merangkum tantangan-tantangan yang terdapat dalam administrasi Pemilukada tersebut. Berbeda dengan studi-studi lainnya yang lebih menitikberatkan pada kritik terhadap kelemahan-kelemahan didalam penyelenggaraan/pengadministrasian Pemilu, policy ini memfokuskan kepada hal-hal yang lebih luas didalam menjawab tantangan-tantangan structural – antara lain bagaimana formasi, struktur dan pembiayaan terhadap lembaga-lembaga yang bertanggungjawab di dalam penyelenggaraan Pemilukada di Indonesia yang menyebabkan kelemahan-kelemahan didalam penyelenggaraan Pemilu. Policy ini mengajukan beberapa rekomendasi untuk memperkuat posisi KPU di daeah (KPUD) dalam hal fungsi-fungsi, sumber daya, dan jenjang birokrasi KPUD. Dengan argument yang sama untuk Pnwaslu di daerah serta merekomendasikan adanya transformasi Panwaslu menjadi sebuah komisi penanganan pelanggaran pemilu yang dibelaki dengan kekuatan penegakan hokum (law enforcement power).
3025 | 324, HIL, p | Book Shelf | Available |
No other version available