Kemitraan Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Memfasilitasi konsultasi publik : refleksi pengalaman penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah [RPP - T2CP2EPRPD]

Printed Book

Memfasilitasi konsultasi publik : refleksi pengalaman penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah [RPP - T2CP2EPRPD]

Farhan, Yuna - Personal Name; ROSTANTY, Maya - Personal Name; SUHIRMAN - Personal Name;

Mekanisme konsultasi publik (KP) adalah cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk melibatkan warganegara dalam merumuskan sebuah kebijakan, program atau peraturan. Melalui proses KP, terjadi hubungan dua arah antara pemerintah dan warganegara. Meski demikian, KP bukanlah tingaktan yang paling deliberatif atau partisipatif dalam pelibatan warga (public involvement) karena pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh pihak eksekutif selaku lembaga pemegang kewenangan. Namuin dalam proses KP, warga dan pemerintah dapat menyepakati hal-hal penting atau strategis yang perlu masuk dalam satu kebijakan atau peraturan. Apabila ada kesepakatan yang tidak diakomodir dalam rumusan kebijakan atau peraturan yang kemudian ditetapkan pemerintah, warga akan kecewa dan enggan berpartisipasi lagi.
KP dapat dilakukan melalui pertemuan atau musyawarah tatap muka, bisa juga melalui forum on-line, serta melalui penyampaian masukan tertulis. KP yang "bermakna" secara ideal harus memenuhi sejumlah kriteria yaitu terbuka (transparan), berdasar musyawarah (deliberatif), melibatkan berbagai pemangku kepentingan (partisipatif), dan memihak kelompok rentan/miskin (pro-poor). Tentunya tidak mungkin lebih dari 200 juta penduduk Indonesia dan tersebar di ribuan pulau, menyampaikan masukan untuk suatu penyusunan kebijakan, program, atau program yang dikeluarkan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan KP, perlu dipilih kegiatan, mekanisme alat dan teknologi yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan kebutuhan masukan yang diharapkan oleh lembaga eksekutif penyelenggara KP.


Availability
3018Book ShelfAvailable
Detail Information
Series Title
-
Call Number
320.6, FAR, m
Publisher
Bandung : Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat [FPPM]., 2007
Collation
xxii, 168p.; 23 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-97273-9-8
Classification
320
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Public policy
Public consultacy
Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat [FPPM]
Konsultasi Publik
Public Involvement
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
-
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments

You must be logged in to post a comment

Kemitraan Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

Established in 2003, the Library of Kemitraan was originally designed to record and collect all Kemitraan and grantees publications. However, today it broadly develops and serves more sectors to expand the collection to facilitate research activities, particularly since the inception of the Knowledge and Research Management within Kemitraan.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search