References
Kumpulan peraturan tentang pemerintahan desa
Isu otonomi desa, sangat disayangkan tidak menarik banyak pihak untuk dijadikan sebagai bahan dialog dalam konteks otonomi secara keseluruhan jika dibandingkan dengan isu pembagian kekuasaan dan kewenangan, bagi-bagi keuangan antara pusat dan daerah. Begitu banyak instrumen hukum yang dikeluarkan oleh negara baik dari tingkat pusat sampai daerah, tetapi dalam tataran sosialisasinya sangat tertinggal. Tidak jarang bahkan seorang kepala desa bahkan anggota BPD belum memahami benar sesungguhnya proses perubahan apa yang telah berlangsung di desa. Buku kumpulan peraturan tentang desa yang diusahakan oleh pusaka indonesia dengan dibantu oleh Partnership for Governance Reform in Indonesia adalah suatu langkah untuk membantumasyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memahami ketentuan-ketentuan normatif yang telah digariskan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten selaku pembina pemerintahan desa. Di dalamnya termuat beberapa peraturan seperti Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2000, beberapa keputusan menteri dalam negeri mengenai peraturan desa dan dilengkapi dengan beberapa peraturan daerah empat kabupaten di sumatera utara, yakni Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Simalungun.
1143 | R342.73, ARI, k | Reference Shelf | Available |
0310 | R342.73, ARI, k | Reference Shelf | Available |
No other version available