Printed Book
Desentralisasi dan otonomi daerah: naskah akademik dan RUU usulan LIPI
Apabila tujuan akhir tuntutan reformasi adalah tercapainya demokrasi, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat, maka arah kebijakan otonomi daerah harus dipandang sebagai bagian dari agenda demokrasi. Otonomi daerah bukanlah tujuan, melainkan cara demokratis untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua unsur bangsa tanpa kecuali. Implementasi otonomi daerah yang mengabaikan agenda demokratisasi pada akhirnya akan menjerumuskan rakyat kita kedalam perangakap oligraki elit politik di tingkat lokal seperti yang marak dewasa ini. Namun demikian demokrasi bukanlah agenda yang bersifat sekali jadi. Apalagi dalam sistem Indonesia yang telah mengalami sistem otoriter selama lebih dari 40 tahun di bawah rezim Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan rezim Orde baru (1966-1998). Seperti juga banyak negara yang mengalami peralihan dari sistem otoriter menuju sistem demokrasi, diperlukan masa transisi agar demokrasi benar-benar dapat terjelma dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan.
Buku ini tidak hanya menawarkan paradigma baru desentralisasi dan otonomi daerah, melainkan juga merekomendasikan RUU Otonomi Daerah yang bersifat alternatif dalam rangka perbaikan dan penyempuranaan kebijakan Otonomi daerah.
0057 | 352, HAR, d | Book Shelf | Available |
0058 | Tandon/Cadangan | Available |
No other version available