Selama 2007-2009, banyak organisasi masyarakat sipil, LSM, perguruan tinggi dan penggiat pembangunan masyarakat menggalang advokasi bersama untuk merevisi berbagai topik tata kelola pemerinntahan yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa organisasi tersebut adalah Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) Bandung, Instituute for Research and Empowerment…
Mengapa harus korupsi? Ya, kalimat ini menjadi kata kunci bagi mereka untuk membatalkan niatnya melakukan korupsi, meskipun kesempatan melakukannya sangat terbuka luas, mengingat betapa besar kerugian yang pasti terjadi, baik kepada Bangsa dan Negara, termasuk diri dan keluarga sendiri. Keistimewaan dari tulisan ini adalah merupakan hasil dari perpaduan rujukan kitab suci al-Qur'an dan sunnah …
arik menarik antara kapitalisme dan sosialisme berlangsung di hampir semua negara. Baik negara kapitalis di Barat maupun negara statist di Timur tidak memberikan cara-cara yang bisa diterima dalam mengorganisir masyarakat. Negara kapitalis modern memang mampu memenangkan demokrasi politik, tetapi tidak dengan demokrasi ekonomi-nya. Di samping itu, kapitalisme modern tidak berjalan dalam modus …
Apabila tujuan akhir tuntutan reformasi adalah tercapainya demokrasi, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat, maka arah kebijakan otonomi daerah harus dipandang sebagai bagian dari agenda demokrasi. Otonomi daerah bukanlah tujuan, melainkan cara demokratis untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua unsur bangsa tanpa kecuali. Implementasi otonomi daerah yang mengabaikan age…
Buku ini merupakan bagian dari advokasi sekaligus media diseminasi bahwa otonomi daerah sangat dibutuhkan bangsa Indonesia. Betapa tidak, dengan semangat otonomi kreativitas-kreativitas daerah dalam mengelola tata pemerintahan dan memberikan pelayanan publik tidak lagi bergantung pada pusat. Kreativitas-kreativitas itulah yang kami sebut dengan inovasi. Niat tulus dari buku ini adalah menampil…