Roadmap Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim 2017-2030 menuj…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-60273066-3-9

Collation

xiii, 46p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

333.7 NOV r

Berbagi dan Berkolaborasi untuk SDGS: panduan praktis implementasi SDGs sekto…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-60197-1-4

Collation

x, 95p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

361.76 ABI b

Mendukung Bukan Mengungkung: kajian energi kebijakan nasional terhadap implem…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-60197-2-1

Collation

vii, 88p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

361.76 SOG m

Membangun inisiatif mendorong perubahan: 10 inisiatif pelibatan organisasi Is…

Edition

1st edition

ISBN/ISSN

978-979-24-5334-1

Collation

ix, 179p.; 22 cm

Series Title

-

Call Number

362.5 SOB m

Perang Kota Kecil: kekerasan komunal dan demokratisasi di Indonesia

otoriter dan tua berakhir pada bulan Mei 1998. Tetapi transisi menuju demokrasi tidak sedamai seperti sering dibayangkan. Kira-kira 10.000 orang menjadi korban akibat kekerasan komunal (antar-etnis dan agama), dan hampir sebanyak itu lagi menjadi korban kekerasan separatis di Aceh dan Timor Leste. Buku ini adalah analisis komprehensif pertama mengenai episode-episode kekerasan komunal yang berk…

Politik Antikorupsi di Indonesia: gradualitas dan ambiguitas

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-7984-20-2

Collation

xxvi, 393p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

364.132 3 RUS m

Kapita selekta dan beban biaya sosial korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyadari bahwa sebagai institusi yang diberi kewenangan memberantas tindak korupsi di negeri ini tak akan mampu berjalan sendiri. Terlebih ke depan, kita lebih mengedepankan upaya pencegahan di samping penindakan yang selama ini dilakukan. KPK butuh dukungan seluruh elemen bangsa untuk sama-sama mengetaskan bangsa ini dari cengkeraman tindakan busuk para kor…

Pengaduan masyarakat terindikasi tipikor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyadari bahwa sebagai institusi yang diberi kewenangan memberantas tindak korupsi di negeri ini tak akan mampu berjalan sendiri. Terlebih ke depan, kita lebih mengedepankan upaya pencegahan di samping penindakan yang selama ini dilakukan. KPK butuh dukungan seluruh elemen bangsa untuk sama-sama mengetaskan bangsa ini dari cengkeraman tindakan busuk para kor…

Pengantar gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyadari bahwa sebagai institusi yang diberi kewenangan memberantas tindak korupsi di negeri ini tak akan mampu berjalan sendiri. Terlebih ke depan, kita lebih mengedepankan upaya pencegahan di samping penindakan yang selama ini dilakukan. KPK butuh dukungan seluruh elemen bangsa untuk sama-sama mengetaskan bangsa ini dari cengkeraman tindakan busuk para kor…

Pengantar laporan harta kekayaan penyelenggara negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyadari bahwa sebagai institusi yang diberi kewenangan memberantas tindak korupsi di negeri ini tak akan mampu berjalan sendiri. Terlebih ke depan, kita lebih mengedepankan upaya pencegahan di samping penindakan yang selama ini dilakukan. KPK butuh dukungan seluruh elemen bangsa untuk sama-sama mengetaskan bangsa ini dari cengkeraman tindakan busuk para kor…

Pengantar kelembagaan anti korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyadari bahwa sebagai institusi yang diberi kewenangan memberantas tindak korupsi di negeri ini tak akan mampu berjalan sendiri. Terlebih ke depan, kita lebih mengedepankan upaya pencegahan di samping penindakan yang selama ini dilakukan. KPK butuh dukungan seluruh elemen bangsa untuk sama-sama mengetaskan bangsa ini dari cengkeraman tindakan busuk para kor…

Social Psychology

Edition

-

ISBN/ISSN

9780393913231

Collation

xxii, 621p.; 27 cm

Series Title

-

Call Number

300 GIL s

Lanskap otonomi daerah : analisa dan kritik

Sejak awal, hadirnya UU No. 32/2004 sudah terlihat betapa pihak yang paling diuntungkan adalah elit lokal dan nasional. Semangat UU ini lebih banyak dalam bidang distribusi kekuasaan dan pembagian keputusan ketimbang memberikan otonomi kearah kemandirian daerah. Ini tetap saja intinya menyangkut pemerintahan, serta bukan otonomi dalam artian yang lebih luas. Hany saja, apa yang disebut pemerint…

Pemilihan langsung kepala daerah: transformasi menuju demokrasi lokal

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiii, 139p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

352, DJO, p

From workplace to playspace: innovating, learning and changing through dynami…

From Workplace to Playspace is about visionary, courageous, innovative, and persistent organizations that challenge long-held preconceptions about the incompatibility of workplace and playspace. Each day organizations across industries and with wide-ranging missions are discovering that playspace is the space they can and must create every day at work if they are to think creatively, question o…

Policy brief: dokumen kependudukan; pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban w…

Edition

1st print

ISBN/ISSN

-

Collation

51p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

306.74 KEM p

Menguak Stigma, kekerasan & Diskriminasi pada LGBT di Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-17190-2-5

Collation

xxiv, 124p.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

305.4 LAA m

Instrumen Indek Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

iiregular pages; 21 cm

Series Title

-

Call Number

363.2 IND i

Media dan pelayanan publik: karya jurnalisme pemenang fellowship peliputan me…

Edition

1st edition

ISBN/ISSN

978-979-9381-07-1

Collation

xv, 230p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

354.598 GAB k

Campaigns & elections: rules, reality, strategy choice

This new text, written by a respected author team, makes a contemporary approach to campaigns and elections accessible and engaging. Based on the authors own courses, Campaigns & Elections uses a clear, consistent framework to help students understand the strategies and choices involved in American campaigns and elections. With coverage of elections at the presidential, congressional, state, an…