Tata kelola organisasi pemerintahan kampung : modul tata kelola pemerintahan …

Edition

1st print

ISBN/ISSN

-

Collation

42p.; 29,5 cm

Series Title

Buku saku modul 2

Call Number

352 MUS t

Tata kelola pelayanan administrasi pemerintahan kampung : modul tata kelola p…

Edition

1st print

ISBN/ISSN

-

Collation

93p.; 29,5 cm

Series Title

Buku saku modul 6

Call Number

352 MUS t

Capacity development assessment : modul tata kelola pemerintahan kampung untu…

Edition

1st print

ISBN/ISSN

-

Collation

38p.; 29,5 cm

Series Title

Buku saku modul 1

Call Number

352 MUS c

Tata kelola keuangan kampung : modul tata kelola pemerintahan kampung untuk p…

Edition

1st print

ISBN/ISSN

-

Collation

51p.; 29,5 cm

Series Title

Buku saku modul 4

Call Number

352 MUS t

Tata kelola pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sipil di kampung : modul …

Edition

1st print

ISBN/ISSN

-

Collation

61p.; 29,5 cm

Series Title

Buku saku modul 5

Call Number

352 MUS t

Penyusunan peraturan perundangan kampung : modul tata kelola pemerintahan kam…

Edition

1st print

ISBN/ISSN

-

Collation

105p.; 29,5 cm

Series Title

Buku saku

Call Number

352 MUS p

Country governance assessment report Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 125p.; 27 cm

Series Title

-

Call Number

320.959 8, ASI, c

Tanah masih di langit: penyelesaian masalah penguasaan tanah dan kekayaan ala…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-97910-5-7

Collation

xii, 898p.; 30 cm

Series Title

-

Call Number

346.043, YAY, t

Proceeding expert meeting II : program penguatan otonomi desa , budaya lokal …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 132p.; 18 cm

Series Title

-

Call Number

352, UNI, p

Ombudsman daerah : mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih

Ombudsman Daerah merupakan lembaga yang didirikan untuk tujuan mulia. Guna mengatasi kualitas pelayanan birokrasi yang buruk maka pembentukan Ombudsman Daerah menjadi kebutuhan primer. Melaluinya masyarakat yang selama ini dikecewakan oleh pelayanan buruk birokrasi dapat mengajukan keberatan dan diharapkan bisa memperoleh solusi. Begitulah, Ombudsman Daerah menjadi penting untuk didorong pendir…

Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja

Edition

3rd print

ISBN/ISSN

979-3695-23-4

Collation

-

Series Title

xi, 196p.; 21 cm

Call Number

354.598 WID m

Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5

Edition

2nd print

ISBN/ISSN

978-979-96151-8-3

Collation

xiv, 426p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.598 HAR k

Kebijakan Publik Jokowi Menjawab Kebutuhan Masyarakat

Edition

1st print

ISBN/ISSN

978-623-7498-40-7

Collation

xvi, 194p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

354 UTO k

Mengubah Kebijakan Publik: panduan pelatihan advokasi

Edition

7th print

ISBN/ISSN

978-602-0857-13-8

Collation

xxiv, 226p.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

354.598 TOP m

Mengorganisir Rakyat: refleksi pengalaman pengorganisasian rakyat di Asia Ten…

Edition

2nd print

ISBN/ISSN

979-97233-2-9

Collation

xi, 133p.; 25 cm

Series Title

-

Call Number

361.8 TAN m

Aparatur Sipil Negara dalam perebutan kekuasaan di pilkada

Edition

1st print

ISBN/ISSN

978-602-7995-30-7

Collation

xxvi, 202p.; 25 cm

Series Title

-

Call Number

352 SIR a

Mencegah Kebangkrutan bangsa: pelajaran dari krisis

Edition

-

ISBN/ISSN

979-97466-0-4

Collation

xv, 630p.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

346.08 SAI m

Menata Indonesia dari Daerah: laporan eksekutif Indonesia Governance Index 20…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

68p.; 21 cm

Series Title

Seri: Indonesia Governance Index

Call Number

321.8 GIS m

Menyusuri liku-liku mekanisme PBB

Edition

1st print

ISBN/ISSN

979-96716-02-2

Collation

iv, 144p.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

323.4 LUK m

Membuka Ruang dan Mekanisme Pengaduan Pemilu

Partnership menyusun seri advokasi elektoral demokrasi di Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu; Sistem Pemilu, Manajemen Pemilu, dan Penegakan Hukum Pemilu. “Merancang Sistem Politik Demokratis” menjadi judul pertama dari delapan seri bagian tentang Sistem Pemilu. Sistem politik demokrasi 10 tahun terakhir belum mampu menghasilkan pemerintahan presidensial yang efektif dalam mew…