Pembangunan untuk Semua: mengelola pembangunan regional ala SBY

Buku ini membahas mengenai uapay Presiden SBY dalam mengelola kebijakan pembangunan nasional di era yang sedang berubah (policy-making process in the changing context). Buku ini mengurai persoalan mendasar dalam pembangunan daerah, agenda kebijakan, danlangkah demi langkah yang telah dilakukan oleh Presiden dalam menyatukan semua potensi anak bangsa guna menggapai visi nasional kita, yait…

Masalah Negara Kepulauan di Era Globalisasi

Buku ini mendeskripsikan data dan kajian tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh Indonesia sebagai Negara kepulauan. Ada enam kajian yang dipaparkan; pertama tentang budaya maritime, geopolitik dan tantangan keamanan Indonesia; kedua , tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah; ketiga, tentang studi perbandingan program pemberdayaan masyar…

Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Keecil di Indonesia

Buku ini menelaah berbagai aspek pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Ada lima persoalan yang disorot: Pertama, tentang hak pengusahaan perairan pesisir yang boleh diberikan kepada masyarakat lokal, nelayan tradisional, dan pelaku usaha; Kedua, nilai strategis coral triangle initiative bagi masyarakat pesisir; Ketiga, peran lembaga swadaya masyarakat inter- n…

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Negara Indonesia adalah Negara yang besar. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri Negara menyadari bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa daerah serta agama yang berbeda-beda. Dengan keanekaragaman tersebut, mengharuskan setiap langkah dan kebijakan Negara dalam kehidupan…

Evaluasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Peningkatan Kesejahteraan dan Perlua…

Kajian yang dilakukan oleh Sekjen DPD RI ini merupakan dukungan keahlian terhadap kebijakan lembaga dalam mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah dengan fokus penelitian pada Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Tengah. Landasan evaluasi dilakukan dengan pendekatan kapabilitas, dimana kesejahteraan tidak diukur semata melalui peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, tetapi dik…

Hutan Jawa: kontestasi dan kolaborasi

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-96513-6-5

Collation

vi, 266p.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

333.7 SUP h

Membatasi transaksi tunai: peluang dan tantangan

Edition

1st print

ISBN/ISSN

978-602-95766-2-7

Collation

xvi, 220p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.598 GUN m

Fighting corruption by the grassroot: project report on anti corruption campa…

Edition

1st print

ISBN/ISSN

978-602-1616-03-1

Collation

xii, 145p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

364.132 3 QIS f

Rural Talk: Ikhtiar memahami transformasi sosial-ekonomi masyarakat desa

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-19514-2-2

Collation

viii, 306p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

307.72 GUN r

Menggugat APBN: ketika keuangan negara tidak untuk sebesar-besarnya kemakmura…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-19514-1-5

Collation

xvi, 164p.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

336.598 GUN m

Ketimpangan gender dalam pencapaian kualitas hidup manusia di Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 102p.; 25 cm

Series Title

-

Call Number

305.4 SUN k

Indonesia Governance Index 2012: towards a well-informed society and responsi…

Selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan publik yang berkualitas kepada rakyat, otonomi juga menjamin setiap daerah dapat menentukan prioritas pembangunan wilayahnya masing-masing. Akibatnya, otonomi daerah memunculkan adanya variasi kualitas antar pemerintah daerah, dan mempengaruhi kapasitas pemangku kepentingan lainnya. Secara lebih luas, variasi tersebut berdampak…

Indonesia Governance Index 2012: menuju masyarakat yang cerdas dan pemerintah…

Selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan publik yang berkualitas kepada rakyat, otonomi juga menjamin setiap daerah dapat menentukan prioritas pembangunan wilayahnya masing-masing. Akibatnya, otonomi daerah memunculkan adanya variasi kualitas antar pemerintah daerah, dan mempengaruhi kapasitas pemangku kepentingan lainnya. Secara lebih luas, variasi tersebut berdampak…

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencega…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

irregular pages; 15 cm

Series Title

-

Call Number

364.132 3 IND i

Kerangka Kerja Pencegahan Konflik di Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 28p.; 20 cm

Series Title

-

Call Number

303.601 THU k

Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-26-9699-8

Collation

viii, 62p.; 24 cm

Series Title

Seri Demokrasi Elektoral Buku 6

Call Number

324 SUR m

Penanganan Pelanggaran Pemilu

Partnership menyusun seri advokasi elektoral demokrasi di Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu; Sistem Pemilu, Manajemen Pemilu, dan Penegakan Hukum Pemilu. “Merancang Sistem Politik Demokratis” menjadi judul pertama dari delapan seri bagian tentang Sistem Pemilu. Sistem politik demokrasi 10 tahun terakhir belum mampu menghasilkan pemerintahan presidensial yang efektif dalam mew…

Membangun sistem kepartaian pluralisme moderat: menyederhanakan jumlah partai…

Edition

1st print

ISBN/ISSN

978-979-26-9663-9

Collation

viii, 84p.; 24 cm

Series Title

Seri demokrasi elektoral buku 3

Call Number

324 SUR m

Memaksimalkan Derajat Keterwakilan Partai Politik dan Meningkatkan Akuntabili…

Edition

1st print

ISBN/ISSN

978-979-26-9686-8

Collation

viii, 40p.; 23,5 cm

Series Title

Seri Demokrasi Elektoral Buku 8

Call Number

324 SUR m

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan P…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

Lampiran, 46p.; 15 cm

Series Title

-

Call Number

364.132 3 IND p