Prominent authors have claimed that government organizations have high levels of goal ambiguity, but these claims have needed clarification and verification. We discuss the complexities of organizational goals and their analysis, and review many authors’ observations about public agencies’ goal ambiguity and its good and bad effects. Then, we propose a conceptual framework to organize and make …
The influence of early events in the history of a country, a social phenomenon, or an organization on later developments has received significant attention in many social science disciplines. Often dubbed “path dependence,” this influence occurs when early events influence later outcomes even when the original events do not reoccur. “Path dependence,” however, has received little theoretical or…
Local governments play a critical role in delivering services to the public. Over recent decades scholars have begun to empirically examine the relationship between the management and performance of local governments, locating this in economic, contingency, and resource-based theoretical frameworks. In this study, we undertake a comprehensive assessment of what is currently known about the mana…
This article offers two theoretical contributions. First, we develop the concept of administrative burden as an important variable in understanding how citizens experience the state. Administrative burden is conceptualized as a function of learning, psychological, and compliance costs that citizens experience in their interactions with government. Second, we argue that administrative burden is …
Principal-agent theory has been the dominant theory at the heart of public sector accountability research. The notion of the potentially drifting agent—such as independent public agencies, opaque transnational institutions, or recalcitrant street-level bureaucrats—has been the guiding paradigm in empirical accountability research. The aim of this article is first of all to signal the limits of …
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyadari bahwa sebagai institusi yang diberi kewenangan memberantas tindak korupsi di negeri ini tak akan mampu berjalan sendiri. Terlebih ke depan, kita lebih mengedepankan upaya pencegahan di samping penindakan yang selama ini dilakukan. KPK butuh dukungan seluruh elemen bangsa untuk sama-sama mengetaskan bangsa ini dari cengkeraman tindakan busuk para kor…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyadari bahwa sebagai institusi yang diberi kewenangan memberantas tindak korupsi di negeri ini tak akan mampu berjalan sendiri. Terlebih ke depan, kita lebih mengedepankan upaya pencegahan di samping penindakan yang selama ini dilakukan. KPK butuh dukungan seluruh elemen bangsa untuk sama-sama mengetaskan bangsa ini dari cengkeraman tindakan busuk para kor…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyadari bahwa sebagai institusi yang diberi kewenangan memberantas tindak korupsi di negeri ini tak akan mampu berjalan sendiri. Terlebih ke depan, kita lebih mengedepankan upaya pencegahan di samping penindakan yang selama ini dilakukan. KPK butuh dukungan seluruh elemen bangsa untuk sama-sama mengetaskan bangsa ini dari cengkeraman tindakan busuk para kor…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyadari bahwa sebagai institusi yang diberi kewenangan memberantas tindak korupsi di negeri ini tak akan mampu berjalan sendiri. Terlebih ke depan, kita lebih mengedepankan upaya pencegahan di samping penindakan yang selama ini dilakukan. KPK butuh dukungan seluruh elemen bangsa untuk sama-sama mengetaskan bangsa ini dari cengkeraman tindakan busuk para kor…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyadari bahwa sebagai institusi yang diberi kewenangan memberantas tindak korupsi di negeri ini tak akan mampu berjalan sendiri. Terlebih ke depan, kita lebih mengedepankan upaya pencegahan di samping penindakan yang selama ini dilakukan. KPK butuh dukungan seluruh elemen bangsa untuk sama-sama mengetaskan bangsa ini dari cengkeraman tindakan busuk para kor…
Sejak awal, hadirnya UU No. 32/2004 sudah terlihat betapa pihak yang paling diuntungkan adalah elit lokal dan nasional. Semangat UU ini lebih banyak dalam bidang distribusi kekuasaan dan pembagian keputusan ketimbang memberikan otonomi kearah kemandirian daerah. Ini tetap saja intinya menyangkut pemerintahan, serta bukan otonomi dalam artian yang lebih luas. Hany saja, apa yang disebut pemerint…
Embrace Open Engineering and accelerate the design and manufacturing processes Product development is a team sport, but most companies don't practice it that way. Organizations should be drawing on the creativity of engaged customers and outsiders, but instead they rely on the same small group of internal "experts" for new ideas. Designers and engineers should be connecting with marketing, s…
Widely acknowledged as the world's foremost authority on leadership, John Kotter has devoted his remarkable career to studying organizations and those who run them, and his bestselling books and essays have guided and inspired leaders at all levels. Here, in this collection of his acclaimed Harvard Business Review articles, is an astute assessment of the real work of leaders, as only John Kotte…