Kumpulan peraturan tentang pemerintahan desa

Isu otonomi desa, sangat disayangkan tidak menarik banyak pihak untuk dijadikan sebagai bahan dialog dalam konteks otonomi secara keseluruhan jika dibandingkan dengan isu pembagian kekuasaan dan kewenangan, bagi-bagi keuangan antara pusat dan daerah. Begitu banyak instrumen hukum yang dikeluarkan oleh negara baik dari tingkat pusat sampai daerah, tetapi dalam tataran sosialisasinya sangat terti…

Kumpulan peraturan daerah kota Semarang tentang pedagang kaki lima (PKL)

Edition

1st print

ISBN/ISSN

979-97177-3-6

Collation

vii, 74p.; 18 cm

Series Title

-

Call Number

R658.85, TIM, k

Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

iv, 287p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

R352, IND, u

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

108p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

R324 IND u

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

iv, 203p.; 20 cm

Series Title

-

Call Number

R352 IND u

Perundangan tentang Otonomi Daerah

Edition

1st print

ISBN/ISSN

9793410698

Collation

560p. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

R352 TIM p

Undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah beserta peraturan pel…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

154p.; 21,5 cm

Series Title

-

Call Number

R343.598, IND, u

Naskah komprehensif perubahan undang-undang dasar negara Republik Indonesia t…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xxvi, 453-800p.; 21,5 cm

Series Title

-

Call Number

R342.92, IND, n

Buku pegangan 2006 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

56p.; 17 cm

Series Title

-

Call Number

R352, BUK, b

Ombudsman daerah : mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih

Ombudsman Daerah merupakan lembaga yang didirikan untuk tujuan mulia. Guna mengatasi kualitas pelayanan birokrasi yang buruk maka pembentukan Ombudsman Daerah menjadi kebutuhan primer. Melaluinya masyarakat yang selama ini dikecewakan oleh pelayanan buruk birokrasi dapat mengajukan keberatan dan diharapkan bisa memperoleh solusi. Begitulah, Ombudsman Daerah menjadi penting untuk didorong pendir…

Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja

Edition

3rd print

ISBN/ISSN

979-3695-23-4

Collation

-

Series Title

xi, 196p.; 21 cm

Call Number

354.598 WID m

Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5

Edition

2nd print

ISBN/ISSN

978-979-96151-8-3

Collation

xiv, 426p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.598 HAR k

Kebijakan Publik Jokowi Menjawab Kebutuhan Masyarakat

Edition

1st print

ISBN/ISSN

978-623-7498-40-7

Collation

xvi, 194p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

354 UTO k

Mengubah Kebijakan Publik: panduan pelatihan advokasi

Edition

7th print

ISBN/ISSN

978-602-0857-13-8

Collation

xxiv, 226p.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

354.598 TOP m

Mengorganisir Rakyat: refleksi pengalaman pengorganisasian rakyat di Asia Ten…

Edition

2nd print

ISBN/ISSN

979-97233-2-9

Collation

xi, 133p.; 25 cm

Series Title

-

Call Number

361.8 TAN m

Aparatur Sipil Negara dalam perebutan kekuasaan di pilkada

Edition

1st print

ISBN/ISSN

978-602-7995-30-7

Collation

xxvi, 202p.; 25 cm

Series Title

-

Call Number

352 SIR a

Mencegah Kebangkrutan bangsa: pelajaran dari krisis

Edition

-

ISBN/ISSN

979-97466-0-4

Collation

xv, 630p.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

346.08 SAI m

Menata Indonesia dari Daerah: laporan eksekutif Indonesia Governance Index 20…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

68p.; 21 cm

Series Title

Seri: Indonesia Governance Index

Call Number

321.8 GIS m

Menyusuri liku-liku mekanisme PBB

Edition

1st print

ISBN/ISSN

979-96716-02-2

Collation

iv, 144p.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

323.4 LUK m

Membuka Ruang dan Mekanisme Pengaduan Pemilu

Partnership menyusun seri advokasi elektoral demokrasi di Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu; Sistem Pemilu, Manajemen Pemilu, dan Penegakan Hukum Pemilu. “Merancang Sistem Politik Demokratis” menjadi judul pertama dari delapan seri bagian tentang Sistem Pemilu. Sistem politik demokrasi 10 tahun terakhir belum mampu menghasilkan pemerintahan presidensial yang efektif dalam mew…