Mewujudkan proyek tanpa korupsi

Edition

1st print

ISBN/ISSN

978-979-25-1997-6

Collation

xxii, 159p.; 19 cm

Series Title

-

Call Number

336.41, WAH, m

Pahami dulu, baru lawan!

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

94p.; 21 cm

Series Title

Seri komik III anti korupsi

Call Number

364.132 3, WIB, p

Meningkatkan kinerja PNS melalui perbaikan penghasilan : analisa TKD di pemer…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-17172-1-2

Collation

ix, 68p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

354.598, JAS, m

Hukum berkeadilan jender

Edition

1st print

ISBN/ISSN

979-709-192-9

Collation

xxii, 288p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

305.4, WID, h

Pikiran yang terkorupsi

Edition

1st print

ISBN/ISSN

979-709-279-8

Collation

viii, 228p.; 21cm

Series Title

-

Call Number

332.1, KWI, p

Pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM : panduan pelatihan

Suatu fakta yang menyedihkan bahwa menjelang akhir abad ke duapuluh, dibalik kesadaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) serta kemajuan pengakuan internasional tentang arti pentingnya perlindungan HAM, ternyata HAM masih saja terus dilanggar secara sistematis oleh kebanyakan pemerintah di hampir semua negara. Namun kesadaran tantang HAM dan atmosfir internasional yang mendukung perlindungan hak…

Mendaratkan fakta-fakta : mendokumentasikan pelangaran hak asasi manusia

Edition

1st print

ISBN/ISSN

979-96716-1-3

Collation

xii, 118p.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

323.4, GUZ, m

Efektivitas implementasi inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pembera…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-15815-0-9

Collation

xiii, 226p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

364.132 3, HAR, e

Dialog A21 : membangun kembali akuntabilitas pelayanan publik di Indonesia un…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

111p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

354.598, HAB, d

Penelusuran anggaran budget tracking rehab rekon Aceh

Edition

1st print

ISBN/ISSN

978-979-16489-0-5

Collation

xv, 318p.; 17cm

Series Title

-

Call Number

336.41, ANT, p

Ambang Batas Perwakilan : pengaruh parliamnetary threshold terhadap penyederh…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-9932983

Collation

xii, 106p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

324 SUP a

Akuntabilitas LSM: politik, prinsip dan inovasi

Sebagai segmen masyarakat sipil yang tumbuh paling cepat dan tampak menonjol di dalam arena politik global, LSM diserang karena “tidak akuntabel”. Tetapi siapakah sesungguhnya yang diwakili LSM? Kepada siapa mereka harus akuntabel dan bagaimana caranya? Buku ini melakukan penyelidikan pertama yang komperehensif mengenai isu dan politik akuntabilitas LSM di semua sector dan secara internasional.…

Nubuat labirin luka : antologi puisi untuk Munir

Edition

1st print

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 146p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

808.81, SAL, n

Menggagas penyusunan & implementasi perda yang partisipatif, transparan dan a…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xvi, 347p.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

354.598, SOE, m

Buku panduan polri tentang hak asasi manusia

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiv, 197p.; 25 cm

Series Title

-

Call Number

363.23 IND b

Semua bisa seperti Jembrana: kisah sukses sebuah kabupaten meningkatkan kesej…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

20p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

338.959 8, YAY, s

Perencanaan strategis bagi organisasi nirlaba : pedoman praktis dan buku kerj…

Edition

1st ed.

ISBN/ISSN

979-461-448-3

Collation

xxx, 322p.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

361.7, ALL, p

Pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin : andai pembuat kebijakan mau melak…

Edition

1st print

ISBN/ISSN

978-979-95329-5-4

Collation

xxiv, 266p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

340, MAH, p

Menghentikan korupsi di Indonesia, 2004-2006: sebuah survei tentang berbagai …

Buku ini menjabarkan dan menganalisa berbagai prakarsa anti-korupsi yang telah dijalankan oleh atau didukung oleh pemerintahan Yudhoyono. Buku ini juga mengurai beberapa prakarsa yang tercantum di dalam instruksi presiden nomor 5 tahun 2004 (INPRES 5/2004) dan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK). Juga termasuk didalamnya adalah penilaian terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (K…

Gambaran reformasi TNI dalam UU TNI

Reformasi militer yang digulirkan sejak 1998 masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Penuntasan reformasi militer akan sangat tergantung dari upaya adopsi prinsip-prinsip demokratis ke dalam pengelolaan sektor pertahanan negara. keseriusan pemerintah untuk melakukan adopsi prinsip-prinsip demokratis tersebut akan ditentukan oleh upaya untuk menopang perwujudan lima variasi…