Buku ini merupakan analisa mendalam dari hasil paparan teoritis, studi kasus terkait sumber penerimaan, peruntukan pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan partai politik serta masukan-masukan yang disampaikan dalam focus group discussion di lima kota di Indonesia yang diperuntukkan untuk mendapatkan rumusan rekomendasi bagi perbaikan keuangan politik ke depan.
Buku ini merupakan buku alih pengalaman dari proyek BASICS yang merupakan uraian tentang perjalanan proyek BASICS-CIDA sejak diluncurkan pada tahun 2009 hingga 2012. Buku ini memuat praktik cerdas dan pembelajaran yang dapat dipetik selama kegiatan proyek berlangsung dari hasil komponen-1 peningkatan kapasitas maupun komponen-BRI inovasi responsif.
Salah satu indikator penting untuk mengukur keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok-kelompok marginal tersebut adalah dengan realisasi anggaran melalui perencanaan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Masyarakat sipil, sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan dapat memiliki kapasitas yang baik dan menjadi mitra sejajar pemerintah daerah dalam membangu…
The book develops a comparative institutional framework for responsive, responsible, and accountable governance in developing countries. It provides a synthesis of analytical literature on local governance. It traces the historical evolution of local governance and presents a stylized view of alternative models of local governance practiced in various countries. It also presents case studies fo…
For thousand of years, students and practitioners of politics have tried to understand, justify, and improve political life. The list is an honor roll of political philosophers from Solon and Confucius to Gandhi and Rawls. It is also a list if politicians, tyrants, and ordinary citizens trying to comprehend, construct, and control system of political order. Their concerns are embedded not only …
Birokrasi publik di Indonesia menghadapi masalah multidimensional yang amat kompleks. Struktur birokrasi yang sangat hierarkis, terkotak-kotak, dan rigid membuat para pejabat birokrasi kurang mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masih kuatnya budaya paternalistik dan rendahnya kemampuan masyarakat mengontrol praktik penyelenggaraan pelayanan ikut m…
Sejak awal, hadirnya UU No. 32/2004 sudah terlihat betapa pihak yang paling diuntungkan adalah elit lokal dan nasional. Semangat UU ini lebih banyak dalam bidang distribusi kekuasaan dan pembagian keputusan ketimbang memberikan otonomi kearah kemandirian daerah. Ini tetap saja intinya menyangkut pemerintahan, serta bukan otonomi dalam artian yang lebih luas. Hany saja, apa yang disebut pemerint…