Menata kembali pengaturan pemilukada

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-99329-7-6

Collation

xviii, 161p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

324 ANG m

Tata kelola keuangan dan dana reboisasi selama periode Soeharto dan pasca Soe…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xv, 86p.; 30 cm

Series Title

-

Call Number

333.7 BAR t

Kajian rekomendasi peningkatan kualitas substansi, proses, harmonisasi dan si…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-3764-53-5

Collation

xviii, 106p.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

354.598 SOE k

Memantapkan kepemimpinan polri guna akselerasi strategi polmas dalam rangka m…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

v, 69p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

363.32 IND m

Eksaminasi publik terhadap beberapa perkara illegal logging di Indonesia

Edition

1st print

ISBN/ISSN

978-979-97823-8-0

Collation

x, 127p.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

333.7 SUB e

Apakah hutan dapat tumbuh di atas uang? : implikasi penelitian deforestasi ba…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-6-02-869301-1

Collation

viii, 62p.; 25 cm

Series Title

-

Call Number

333.7 KAN a

Buku Panduan Pemantauan Pemilu 2014

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

60p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

324 SUA b

Pola dan akar korupsi: menghancurkan lingkaran setan dosa publik

Telaah tentang korupsi kadang amat pincang karena terlalu berfokus hanya pada para individu pelaku korupsi. Sesungguhnya, korupsi tidak muncul secara acak dan insidental, karena para koruptor itu merupakan bagian dari jaringan yang memiliki pola. Karena itu, korupsi bersifat sistemik dan dapat direkonstruksi polanya. Buku Pola dan Akar Korupsi ini diangkat dari hasil penelitian Prof. Etty In…

Indonesia Governance Index 2012: tantangan tata kelola pemerintahan di 33 pro…

Buku ini menyajikan temuan hasil penelitian IGI 2012 per provinsi yang ada di Indonesia secara mendalam, buku ini sekaligus menjawab kebutuhan publik yang menginginkan adanya kaitan antara hasil penelitian berupa angka dengan konteks lokal yang menjadi perhatian di masing-masing provinsi. Ada dua tujuan dalam buku ini; pertama, mengulas secara komprehensif isu lokal di mana indeks diberi ma…

Lessons from Aceh and Jogja : towards better disaster management

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-26-9621-9

Collation

x, 97p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

959.8, PAR, l

Modul perempuan untuk politik : sebuah panduan tentang partisipasi perempuan …

Buku modul perempuan untuk politik ini memuat persoalan-persoalan yang dihadapi permpuan dalam politik. Di dalamnya kita akan diperkenalkan pada apa makna politik, apa hambatan-hambatan perempuan yang ingin terjun ke dunia politik, serta bagaimana agar perempuan dapat melakukan perubahan sedari sekarang. Buku ini juga memuat panduan-panduan praktis disertai dengan data, pengalaman, dan kecende…

Menggalang perubahan : perlunya perspektif gender dalam otonomi daerah

Edition

2nd print

ISBN/ISSN

979-3520-01-9

Collation

iv, 184p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

305.4, ARI, m

Pendidikan Politik Untuk Tata Pemerintahan Baru

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xvii,296p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

320.354 SOL p

Media sadar publik : media lokal mewartakan korupsi dan pelayanan publik

Edition

1st print

ISBN/ISSN

979-9381-58-8

Collation

vii, 119p.; 20 cm

Series Title

-

Call Number

323.44, LEM, m

REDD apakah itu? : pedoman CIFOR tentang hutan, perubahan iklim dan REDD

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

16p.; 25 cm

Series Title

-

Call Number

333.7 CEN r

Facing an uncertain future : how forests and people can adapt to climate change

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-1412-75-9

Collation

, 86p.; 25 cm

Series Title

-

Call Number

333.7 LOC f

Ketika adat mengelola hutan : REDD menjadi suatu pilihan

Mekanisme REDD mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, di masa yang akan datang memiliki potensi yang lebih luas. REDD dipandang dapat langsung engatasi perubahan iklim dan kemiskinan di daerah pedesaan serta dalam waktu bersamaan melestarikan keanekaragaman hayati dan menjaga jasa-jasa ekosistem yang penting. Bagi Indonesia REDD masih terus melengkapi untuk menyempurnakan peta j…

Mengajarkan hukum yang berkeadilan : cetak biru pembaruan pendidikan hukum be…

“Cetak biru ini disusun sebagai suatu respon atas berbagai kegalauan dan keprihatinan yang ada dan terjadi di masyarakat terhadap kualitas pendidikan hukum di negeri ini. Diharapkan dengan terbitnya Cetak Biru ini, maka sebagai staff pengajar, kita semakin menyadari pentingnya sentuhan keadilan social dalam pendidikan hukum dan model pembelajaran kita” Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. …

Mengelola legal clinic : panduan membentuk dan mengembangkan LBH kampus untuk…

“Indonesia adalah Negara hukum yang dengan demikian berarti, bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga Negara, kendatipun undang-undang dasar tidak secara eksplisit mengatur atau menyatakannya, dan oleh karena itu Negara wajib menjamin pemenuhannya,”. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 006/PUU-II/2004

Hak atas peradilan yang adil yurisprudensi pengadilan HAM Eropa, komite HAM P…

Untuk menentukan apakah sebuah pengadilan independent, maka kita dapat melihat criteria sebagai berikut; pertama, bagaimana cara penunjukan hakim dan masa kerjanya, kedua adanya jaminan bahwa hakim tidak terpengaruh tekanan dari luar, ketiga apakah pengadilan tampil secara independent. Sementara hakim dikatakan imparsial, apabila hakim terbebas dari prasangka atau bias (subyektif imparsialitas)…