Sinkronisasi antara pengelolaan sumber daya alam dengan desentralisasi : tinj…

"Sekarang ini banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah pusat yang meresahkan masyarakat, seperti illegal loging, penyewaan pulau, penjualan pasir, dan lain-lain. Penyebabnya adalah karena kurang dilaksanakannya prinsip-prinsip good governance (demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabilitas)."

Otonomi khusus Papua : refleksi peristiwa 21 November s/d 23 Desember 2004

Edition

-

ISBN/ISSN

979-98347-2-4

Collation

viii, 455p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

352, SUG, o

Keadilan dan perdamaian untuk Papua

Edition

1st print

ISBN/ISSN

979-8498-06-2

Collation

xii, 176p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

352, SOL, k

Buku putih pilkada Maluku Utara : pendzoliman dan kejahatan politik atas hak-…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xxix, 135p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

352, YUS, b

Buku saku panduan bagi pemilih perempuan pemilu 2004: suara perempuan untuk p…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

v, 97p.; 15,5 cm

Series Title

-

Call Number

324, LAI, b

Politik pemberdayaan : jalan mewujudkan otonomi desa

Edition

-

ISBN/ISSN

979-9444-09-8

Collation

vii, 152p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

352, PAM, p

Pilkada Bima 2005 : era baru demokratisasi lokal Indonesia

Membangun pemerintahan demokratis bukanlah cita-cita utopia. Cita ideal ini menjadi realistis manakala ada kemauan keras dari seluruh stakeholder, terutama rakyat pemilih yang paling menentukan keberhasilan proses demokrasi. hanya pada pemilih rsional yang mampu berbuat banyak untuk mengupayakan pembangunan demokrasi benar-benar berkualitas. Setidaknya rakyat Bima telah membuktikan hal itu pada…

Penguasa lokal pilihan demokrasi liberal: pilkada dalam peta politik lokal

Edition

1st print

ISBN/ISSN

-

Collation

xii, 144p.; 19 cm

Series Title

-

Call Number

352, BUD, p

Akuntabilitas dan peran lembaga intermediary dalam pengembangan investasi dae…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

184p.; 20 cm

Series Title

-

Call Number

352, SUT, a

Government@net: new governance opportunities for India

Edition

-

ISBN/ISSN

0-7619-9569-2

Collation

xiii, 374p.; 22 cm

Series Title

-

Call Number

354.598, BED, g

Konvensi PBB menentang korupsi [2003] dan undang-undang nasioal terkait pembe…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 164p.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

364.132 3 KOM k

Public management reform : a comparative analysis

Edition

-

ISBN/ISSN

0-19-829722-X

Collation

xiv, 311p.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

354.598, POL, p

Memperkuat pemerintahan desa: refleksi pengalaman YDPM melalui studi kebijaka…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 73p.; 20 cm

Series Title

-

Call Number

352, IBR, m

Implementasi otonomi desa di Sumatera Utara

Edition

-

ISBN/ISSN

979-97424-1-2

Collation

ill., xi, 240p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

352, IKH, i

Health social science action & partnership: restrospective & prospective disc…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8368-64-5

Collation

2 vol., ill. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

362.1, ASI, h

20 Tahun perkembangan angkatan kepolisian republik Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

362p.; 22 cm

Series Title

-

Call Number

363.2, IND, t

Buku Panduan Penanganan Saran Dan Keluhan Masyarakat (SKM) KOmisi Kepolisian …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

v,33p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

363.23 KOM b

Modul HAM bagi brimob Polri

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 205p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

363.2, UNI, m

Women in uniform : increasing the number and improving the role of police wom…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-26-9613-4

Collation

v, 43p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

363.2, RAC, w

Bersama mengatasi gangguan keamanan: pemolisian berorientasi pada masyarakat

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

48p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

363.2, PUS, b