Image of Rekonstruksi politik hukum pemerintah desa : dari desa terkooptasi dan marginal menuju desa otonom dan demokratik

Printed Book

Rekonstruksi politik hukum pemerintah desa : dari desa terkooptasi dan marginal menuju desa otonom dan demokratik

Meskipun Undang-undang No. 22/1999 telah diganti menjadi Undang-undang No. 32/2004, buku ini sangat menarik dibaca karena pandangan-pandangan yang ada di dalamnya berasal dari paradigma yang berbeda, sehingga tidak heran jika hasilnya berbeda dengan Undang-undang No. 22/1999 itu sendiri dan bahkan berbeda dengan Undang-undang No. 32/2004.
Dalam studinya buku ini berpijak pada paradigma rekonstruksi politik hukum pemerintahan desa. Paradigma ini melihat bahwa konstruksi politik hukum yang melekat pada Undang-undang No. 22/1999 tidak mampu menjamin eksistensi pemerintahan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, tidak adanya jaminan perlindungan struky=tur dan sistem masyarakat asli desa atau sebutan lainnya, tidak adanya pengaturan tentang partisiapasi dan jaminan hak-hak masyarakat, dan lain-lainnya.

Availability
2010Tandon/CadanganAvailable
2009Book ShelfAvailable
Detail Information
Series Title
-
Call Number
352, WID, r
Publisher
Malang : SPOD.,
Collation
xii, 212p.; 24 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
979-25-8612-1
Classification
-
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Local government-Indonesia
Decentralization
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment