Printed Book
Rekonstruksi politik hukum pemerintah desa : dari desa terkooptasi dan marginal menuju desa otonom dan demokratik
Meskipun Undang-undang No. 22/1999 telah diganti menjadi Undang-undang No. 32/2004, buku ini sangat menarik dibaca karena pandangan-pandangan yang ada di dalamnya berasal dari paradigma yang berbeda, sehingga tidak heran jika hasilnya berbeda dengan Undang-undang No. 22/1999 itu sendiri dan bahkan berbeda dengan Undang-undang No. 32/2004.
Dalam studinya buku ini berpijak pada paradigma rekonstruksi politik hukum pemerintahan desa. Paradigma ini melihat bahwa konstruksi politik hukum yang melekat pada Undang-undang No. 22/1999 tidak mampu menjamin eksistensi pemerintahan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, tidak adanya jaminan perlindungan struky=tur dan sistem masyarakat asli desa atau sebutan lainnya, tidak adanya pengaturan tentang partisiapasi dan jaminan hak-hak masyarakat, dan lain-lainnya.
2010 | Tandon/Cadangan | Available | |
2009 | Book Shelf | Available |
No other version available