Printed Book

Acuan singkat menuju desentralisasi pengelolaan sumberdaya perikanan

---

Undang-Undang No. 22/1999 memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengelola berbagai potensi yang ada di wilayah masing-masing, termasuk sumberdaya laut dan perikanan. Otoritas tersebut tidak akan berguna apabila tidak disertai dengan pemenuhan berbagai tuntutan semisal sarana, prasarana, SDM, dan sistem yang memadai.
Rezim pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan yang selama ini lebih bersifat terbuka (open access) dinilai lebih cenderung menimbulkan kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas pihak lain. Eksternalitas negatif seperti itu tentu saja harus segera ditanggulangi.
Bagaimana prinsip dan tahapan pengelolaan sumberdaya perikanan mulai dari penetapan batas, penetapan kebijakan, penetapan zonasi secara partisipatif, penetapan pola pemanfaatan, penyusunan program aksi, monitoring dan evaluasi, sampai pada resolusi konflik yang mungkin timbul?
Acuan singkat menuju desentralisasi pengelolaan sumberdaya perikanan ini diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan tersebut.

---

Availability

0212		Tandon/Cadangan	Available
0138	352, SAT, a	Book Shelf	Available but not for loan - Missing

Detail Information

Series Title

-

Call Number

352, SAT, a

Publisher

Jakarta : Pusat Kajian Agraria IPB., 2002

Collation

xvii, 96p.; 21 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

979-638-088-9

Classification

NONE

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

1st print

Subject(s)

Local government-Indonesia
Marine-Indonesia
Fisheries-Indonesia

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment