Printed Book
Keamanan nasional : kebutuhan membangun perspektif integratif versus pembiaran politik dan kebijakan
Sikap politik Presiden untuk tidak melakukan intervensi eksekutif terhadap perdebatan substansi Draft RUU tentang Keamanan Nasional mengindikasikan bahwa hingga minimal tahun 2008 atau bahkan 2009 masyarakat Indonesia tidak akan melihat terobosan signifikan dalam pengelolaan keamanan nasional.
Seluruh mekanisme pengelolaan keamanan nasional, mulai kerangka normatif, pedoman kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, gelar kekuatan, hingga pengawasan, akan diletakan dalam kondisi status quo, tanpa perubahan yang berarti.Staus quo ini bisa diintepretasikan sebagai pembiaraan politik dan kebijakan dari presiden terhadp masalah-masalah struktural yang ada dalam sistem keamanan nasional. Pembiaran politik dan kebijakan ini kembali mengindikasikan terulangnya ketidakjelasan, keragu-raguan, dan ketidaktegasan presiden dalam pengelolaan masalah-masalah negara.
Buku ini memberikan gambaran terhadap rekaman dalam proses penyusunan Draft RUU Tentang Keamanan Nasional- semula nomenklatur yang digunakan dalam Prolegnas 2004-2009 adalah Pertahanan dan Keamanan Negara- terutama, terkait gab pemahaman antara keharusan secara universal dengan sikap prakmatisme berbagai aktor negara. Dalam konteks terakhir itu, buku ini coba mendeskripsikan dari konseptualisasi dan penyelenggaraan keamanan nasional hingga munculnya tuntutan perubahan terhadap penyelenggaraan keamanan nasional di indonesia yang bersifat integratif.
2216 | Book Shelf | Available |
No other version available