Penganggaran Pro Poor dan Responsif Gender: cerita sukses dari Sinjai dan Luw…

Salah satu indikator penting untuk mengukur keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok-kelompok marginal tersebut adalah dengan realisasi anggaran melalui perencanaan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Masyarakat sipil, sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan dapat memiliki kapasitas yang baik dan menjadi mitra sejajar pemerintah daerah dalam membangu…

Mengawal kelahiran undang-undang pemerintahan Aceh

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-26-9614-1

Collation

vi, 238p.; 22 cm

Series Title

-

Call Number

352, KEM, m

Sesuai Kata Hati: kisah perjuangan 7 waria

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-19450-2-5

Collation

154p.; 20 cm

Series Title

-

Call Number

305.4 HAR s

Bagaimana undang-undang dibuat

Edition

1st print

ISBN/ISSN

979-96494-6-3

Collation

xiii, 105p.; 17cm

Series Title

-

Call Number

342.598, SET, b

Naskah akademis dan rancangan undang-undang tentang komisi yudisial

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

174p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347.598, IND, n

Local governance in developing countries

The book develops a comparative institutional framework for responsive, responsible, and accountable governance in developing countries. It provides a synthesis of analytical literature on local governance. It traces the historical evolution of local governance and presents a stylized view of alternative models of local governance practiced in various countries. It also presents case studies fo…

Panduan praktis penyelenggaraan pelayanan satu atap

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 1105p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

354.598, PAN, p

Democratic governance

For thousand of years, students and practitioners of politics have tried to understand, justify, and improve political life. The list is an honor roll of political philosophers from Solon and Confucius to Gandhi and Rawls. It is also a list if politicians, tyrants, and ordinary citizens trying to comprehend, construct, and control system of political order. Their concerns are embedded not only …

Panduan Pengukuran Indeks Masyarakat Sipil : disusun berdasarkan pengalaman Y…

Edition

1st print

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 141p.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

300.21 IND p

Kumpulan Kisah Keberhasilan Partnership for Governance Reform 2014

Edition

1st print

ISBN/ISSN

978-602-1616-14-7

Collation

viii, 67p.; 22 cm

Series Title

-

Call Number

354.598 KEM k

Modul pemantauan pengadaan barang/jasa publik untuk masyarakat

Edition

1st print

ISBN/ISSN

978-979-26-9698-1

Collation

irrrgular pages; 25 cm

Series Title

-

Call Number

346.598 KAR m

Reformasi birokrasi publik di Indonesia

Birokrasi publik di Indonesia menghadapi masalah multidimensional yang amat kompleks. Struktur birokrasi yang sangat hierarkis, terkotak-kotak, dan rigid membuat para pejabat birokrasi kurang mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masih kuatnya budaya paternalistik dan rendahnya kemampuan masyarakat mengontrol praktik penyelenggaraan pelayanan ikut m…

Implementasi layanan terpadu di kabupaten/kota: studi kasus kota Yogyakarta, …

Edition

-

ISBN/ISSN

979-979-17172-0-5

Collation

xiii, 423p.; 21 cm

Series Title

Seri model tata kelola pemerintahan yang baik

Call Number

354.598, KOM, i

Democracy in Indonesia: a survey of the Indonesian electorate 2003

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

298p.; 22 cm

Series Title

-

Call Number

324, MEI, d

Reformasi pelayanan publik dan investasi di Kawasan Timur Indonesia: model pe…

Edition

1st print

ISBN/ISSN

979-97951-2-5

Collation

xxv, 348p.; 25 cm

Series Title

-

Call Number

354.598, HAM, r

Blue print otonomi daerah Indonesia

Sejak awal, hadirnya UU No. 32/2004 sudah terlihat betapa pihak yang paling diuntungkan adalah elit lokal dan nasional. Semangat UU ini lebih banyak dalam bidang distribusi kekuasaan dan pembagian keputusan ketimbang memberikan otonomi kearah kemandirian daerah. Ini tetap saja intinya menyangkut pemerintahan, serta bukan otonomi dalam artian yang lebih luas. Hany saja, apa yang disebut pemerint…

Membasmi korupsi

Edition

2nd ed.

ISBN/ISSN

979-461-287-1

Collation

xxviii, 296p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

364.132 3 KLI m

Supremasi sipil pelembagaan politik dan integrasi nasional: studi transisi po…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-96136-4-7

Collation

xii, 388p.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

320.959 8 NAD s

Pengembalian Aset Kejahatan

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-18337-1-4

Collation

90p. 14,5x21 cm

Series Title

Asset Recovery

Call Number

364.132 3 IND p

Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia

Kerangka penguatan Partai Politik di Indonesia ini memiliki nilai penting dalam pendalaman demokrasi kita, dengan memperhatikan aspek pelembagaan politik yaitu partai politik. Buku ini ingin memberi arah dan panduan kepada partai-partai politik di Indonesia, baik partai lama maupun baru, dalam rangka menjalankan fungsi-fungsinya secara profesional. Paling tidak, buku ini menawarkan empat aspek …