BUku ini menyajikan hasilmkajian dan rekomendasi umum untuk reformasi hukum di Indonesia. Sejak tahun 2000, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN) telah melkukan kajian dan membuat rekomendasi ini bekerja sama dengan sejumlah kelompok kerja (Working group) yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Cakupan kajian meliputi empat belas program yang dikelompokan kedalam empat bidang e…
Konflik Aceh enggan reda. Persoalan mendasar belum usai, timbul persoalan di sana-sini. Fakta sejarah menghadirkan kepada kita cerita yang tragis. Daerah Istimewa ini tak pernah hadir dalam realitas sosial dan politik di Aceh. Sentralisme kekuasaan di tangan pemerintah pusat justru semakin menguat, Jika DI/TII bergerak sebagai reaksi atas sentralisme pusat berlebihan pada Orde Lama, maka di era…
Pemilu 2004 sudah dekat. Sebagai warga negara yang baik seyogyanya kita berpartisipasi, agar kehidupan berbangsa dapat benar dan lancar. Ikut pemilu adalah hak kita, baik kita petani,nelayan, pengusaha. Baik kita lengkap anggota badan maupun kita penyandang cacat. kita semua punya hak dan kewajiban yang sama yang dijamin oleh Konstitusi
Bagi sebagian besar praktisi hukum dan masyarakat dugaan adanya koli=usi, korupsi dan nepotisme di lingkungan peradilan yang merupakan akar bagi mafia peradilan bukanlah suatu hal yang aneh dan mengejutkan. Sudah tidak menjadi rahasia lagi bagi kalangan prkaktisi hukum bahwa mereka tidak hanya bergantung pada argumentasi-argumentasi juridis belaka untuk memenangkan suatu perkara yang mereka tan…
Setahun setellah implementasi otonomi daerah tampak bahwa variabilitas kinerja antar kabupaten/kota amat tinggi. Kebijakan otonomi daerah berinteraksi dengan kondisi politik ekonomi, masyarakat sipil, kapasitas birokrasi, dan kondisi lokal lainnya yang berbeda antar kabupaten/kota. Akbitanya, kinerja implementasi otonomi daerah sangat berbeda antar daerah. beberapa kabupaten dan kota berhasil m…
Salah satu modus korupsi yang sednag "in" di er reformasi adalah berkaitan dengan anggaran, terutama APBD. Ini setidaknya dibuktikan dengan banyaknya anggota DPRD periode 1994-2004 yang bermasalah dengan hukum soal pengelolaan keuangan daerah. Sebagian pihak menuding kredibilitas anggota parlemen hasil pemilu pertama di era reformasi tersebut tidak saja berkualitas dan berkredibilitas rendah, …
Dalam dunia yang semakin mengglobal dan penuh kompetisi seperti sekarang ini, penyelenggaraan sektor usaha dan praktek-praktek bisnis yang baik (good corporate governance) ditunjang oleh penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) tak terelakan. Jika tidak, sektor usaha nasional harus bersiap diri masuk keranda sejarah ditelan persaingan. Tak bisa tidak era ini menuntut performance…
Buku ini menawarkan empat hal penting. Pertama, meyakinkan kita bahwa negara, siapapun yang berkuasa, punya kewajiban untuk melindungi rakyat. Debat tentang peran negara penting untuk diangkat, agar siapa yang menjadi penguasa akan selalu ingat pada tugas dasarnya. Kedua, mekanisme Pemilihan Kepala Daerah yang ada selama ini memerlukan pemantauan yang terus-menerus. Apalagi dengan kebijakan ek…
Buku ini menawarkan empat hal penting. Pertama, meyakinkan kita bahwa negara, siapapun yang berkuasa, punya kewajiban untuk melindungi rakyat. Debat tentang peran negara penting untuk diangkat, agar siapa yang menjadi penguasa akan selalu ingat pada tugas dasarnya. Kedua, mekanisme Pemilihan Kepala Daerah yang ada selama ini memerlukan pemantauan yang terus-menerus. Apalagi dengan kebijakan ek…
Dalam rangka memberantas korupsi akut di indonesia, UU No. 31 Tahun 1999 mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Namun, tarik menarik antar kekuatan politik nasional menyebabkan proses pembentukan KPTPK tersendat-sendat. Buku ini hendak menggambarkan proses pembentukan KPTPK, mulai saat pengajuan RUU, pembentukan panitia seleksi, proses seleksi di panitia …