Konstruksi politik hukum yang melandasi Undang-undang No. 32/2004 (dan pendahulunya, yaitu: Undang-undang No. 22/1999) tidak cukup kondusif bagi terselenggaranya Pemerintahan Desa yang benar-benar otonom. Politik hukum yang ada cenderung mengarahkan persepsi bahwa Pemerintahan Desa adalah bagian dari Pemerintahan Kabupaten. Ini diindikasikan dengan pengaturan desa yang dijadikan satu denganpeng…
Di negara-negara ynag sedang menjalani modernisasi politik, eksistensi partai politik merupakan suatu kebutuhan yang niscaya untuk membentuk suatu sistem politik yang demokratis dan stabil. Ia menjadi syarat penting yang tidak boleh ditiadakan dalam suatu negara demokrasi. Di negara yang mengalami transisi politik dan rezim otoriter menuju negara demokratis, struktur dan kinerja partai politik …
Aceh terus bergolak. Bom dan letusan peluru, saling tuding antara GAM dan militer, misteri-misteri penembakan para akademisi, mengepulkan kabut kebingungan di Tanah Rencong itu. Di tengah situasi seperti ini, Otto Syamsuddin Ishak terus melahirkan gagasan untuk Aceh yang lebih baik, walopun ia sendiri akhirnya harus hidup di pengasingan karena represi yang menggila. Fokus Otto terfokus pada ha…
DKI Jakarta sebagai ibukotanegara memiliki nilai strategis karena selain menjadi cerminan wajah Indonesia didunia internasional juga menjadi rujukan bagi banyak daerah dalam membuat kebijakan pembangunan. Program yang ditujukan untuk mengatasi problem-problem yang selama ini melanda ibukota haruslah menjadi program yang tertata dan mampu terlaksana dengan baik. Sehingga upaya menjadikan "Jakart…
Robert Klitgaard dan kawan-kawan melalui buku ini mencoba menunjukan sejumlah kisah sukses tentang pemberantasan korupsi di berbagai tempat diberbagai negara seperti Hongkong, pemerintahan kota New York di Amerika Serikat, dan kota La Paz di Bolivia, yang dapat dijadikan pelajaran bahwa tidak ada alasan untuk menunda pemberantasan korupsi atau membiarkannya sama sekali sekalipun dalam situasi y…
Sudah bukan hal yang aneh lagi untuk saat ini jika kita mendengar seriap kali kebijakan publik yang ditelurkan oleh pihak parlemen di daerah selalu menuai protes dari masyarakat dari berbagai tingkatan ( dari sekedar pernyataan sikap hingga demonstrasi besar). Artinya kebijakan-kebijakan tersebut seringkali jauh dari atau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat luas. Dalam hal ini, kontrol ber…