Bukan jalan tengah : eksaminasi publik putusan Mahkamah Konstitusi perihal pe…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-98382-0-6

Collation

xiv, 196p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345.598 MAR b

Pelanggaran pemilu 2009 dan tata cara penyelesaiannya

Edition

1st print

ISBN/ISSN

798-979-97621-8-4

Collation

xiv, 50p.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

324 YUL p

Penanganan pelanggaran pidana pemilu 2009 : panduan pemantauan

Edition

1st print

ISBN/ISSN

978-602-95132-0-2

Collation

xvi, 90p.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

324 JUN p

Refleksi keberagaman agama : hukum sesat dan menyesatkan hukum

Edition

1st print

ISBN/ISSN

978-979-96746-0-9

Collation

192p.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

297 KRI r

Independent report : kajian korupsi dan pelaksanaan konvensi perserikatan ban…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

lampiran, 43p.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

364.132 3, IND, i

Fuelwood studies in India : myth and reality

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8764-92-7

Collation

xii, 93p.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

338.4 PAN f

Prospek perlindungan pembela HAM dalam hukum Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-1087-07-0

Collation

iv, 230p.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

323.44 HUM p

kapasitas Desa dalam Memelihara Infrastruktur: bukti dari pedesaan Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

illus, vi, 80p.; 28 cm

Series Title

-

Call Number

307 GAD k

Kelompok Marjinal dalam PNPM Perdesaan

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 49p.; 28 cm

Series Title

-

Call Number

307 AKA k

Laporan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dae…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

lampiran, ii, 78p.; 28 cm

Series Title

-

Call Number

352 IND l

Pembiayaan MDGs untuk Indonesia: bagaimana mencapai target 2015?

Edition

1st print

ISBN/ISSN

978-979-99553-3-3

Collation

vi, 328p.; 29cm

Series Title

Hotel Santika Premiere, Jakarta 15-16 Juni 2011

Call Number

338.959 8 PER p

Fuelwood revisited : what has changed in the last decade?

Edition

-

ISBN/ISSN

0854-9818

Collation

viii, 35p.; 30 cm

Series Title

CIFOR Occasional paper No. 39

Call Number

338.4 ARN f

Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum terpadu

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8693-45-5

Collation

ix, 89p.; 25 cm

Series Title

-

Call Number

333.7 SAN p

Panduan audit investigatif korupsi di bidang kehutanan

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8693-26-4

Collation

81p.; 25 cm

Series Title

-

Call Number

333.7 HAR p

Can law save the forest? : lessons from Finland and Brazil

Edition

-

ISBN/ISSN

979-3361-02-6

Collation

x, 120p.; 25 cm

Series Title

-

Call Number

333.7 HIR c

Rekomendasi kebijakan pengelolaan perbatasan di Indonesia

Kawasan perbatasandi Indonesia selama ini dinilai memiliki citra negatif di mata dunia. Citra negatif yang tercipta tersebut merupakan akibat dari dijadikannya wilayah perbatasan sebagai lalu lalangnya masalah tenaga kerja ilegal, pembalakan dan penggundulan hutan dan penyelundupan. Selain itu, ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan serta munculnya ketegangan-ketegangan sebagai akibat…

Rumusan rekomendasi kebijakan pengelolaan perbatasan di Kalimantan Barat

Kawasan perbatasandi Indonesia selama ini dinilai memiliki citra negatif di mata dunia. Citra negatif yang tercipta tersebut merupakan akibat dari dijadikannya wilayah perbatasan sebagai lalu lalangnya masalah tenaga kerja ilegal, pembalakan dan penggundulan hutan dan penyelundupan. Selain itu, ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan serta munculnya ketegangan-ketegangan sebagai akibat…

Rumusan rekomendasi kebijakan pengelolaan perbatasan di Papua

Kawasan perbatasandi Indonesia selama ini dinilai memiliki citra negatif di mata dunia. Citra negatif yang tercipta tersebut merupakan akibat dari dijadikannya wilayah perbatasan sebagai lalu lalangnya masalah tenaga kerja ilegal, pembalakan dan penggundulan hutan dan penyelundupan. Selain itu, ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan serta munculnya ketegangan-ketegangan sebagai akibat…

Rumusan rekomendasi kebijakan pengelolaan perbatasan di Kalimantan Timur

Kawasan perbatasandi Indonesia selama ini dinilai memiliki citra negatif di mata dunia. Citra negatif yang tercipta tersebut merupakan akibat dari dijadikannya wilayah perbatasan sebagai lalu lalangnya masalah tenaga kerja ilegal, pembalakan dan penggundulan hutan dan penyelundupan. Selain itu, ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan serta munculnya ketegangan-ketegangan sebagai akibat…

Rumusan rekomendasi kebijakan pengelolaan perbatasan di Nusa Tenggara Timur

Kawasan perbatasandi Indonesia selama ini dinilai memiliki citra negatif di mata dunia. Citra negatif yang tercipta tersebut merupakan akibat dari dijadikannya wilayah perbatasan sebagai lalu lalangnya masalah tenaga kerja ilegal, pembalakan dan penggundulan hutan dan penyelundupan. Selain itu, ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan serta munculnya ketegangan-ketegangan sebagai akibat…