Seri film pendidikan hukum mengenal hukum kepailitan Indonesia:buku pendamping

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 32p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.598, IND, s

Governance reform and regional autonomy in Indonesia: executive summary

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8386-86-X

Collation

viii, 50p.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

352, DWI, g

Pemerintahan daerah di berbagai negara, sebuah pengantar, tinjauan khusus pem…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-416-439-9

Collation

xvii, 260p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

352, SAR, p

Cara mudah memahami otonomi daerah

Edition

1st print

ISBN/ISSN

979-95482-11-X

Collation

212p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

352, WID, c

Pelayanan publik di Kawasan Timur Indonesia : masalah, tantangan dan blue pri…

Edition

1st print

ISBN/ISSN

979-97951-1-7

Collation

xxxiii, 227p.; 25 cm

Series Title

-

Call Number

354.598, DWI, p

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat dalam ra…

Edition

Buku I: manual praktis; Buku I : manual praktis

ISBN/ISSN

-

Collation

108p.; 25 cm

Series Title

-

Call Number

354.598, IND, p

How to turn customer complains into customer satisfaction: simple steps to im…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

48p.; 25 cm

Series Title

-

Call Number

354.598, IND, h

The end of bureaucracy and the rise of the intelligent organization

This book is beginning of a journey, not the end. We see a great opportunity for businesses, nonprofits, and government agencies to leave behind the bureaucratic system of organization and become more productive and more ready for the future. These new organizations will rely on systems that develop and express the intelligence, judgment, collaborative abilities, and wide-system responsibility …

Membangun tahta rakyat: refleksi pengalaman LPKP dan LSM lokal di Malang; pan…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xv, 83p.; 20 cm

Series Title

-

Call Number

352, SUT, m

Acuan singkat menuju desentralisasi pengelolaan sumberdaya perikanan

Undang-Undang No. 22/1999 memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengelola berbagai potensi yang ada di wilayah masing-masing, termasuk sumberdaya laut dan perikanan. Otoritas tersebut tidak akan berguna apabila tidak disertai dengan pemenuhan berbagai tuntutan semisal sarana, prasarana, SDM, dan sistem yang memadai. Rezim pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan yang selama ini lebi…

Sinkronisasi antara pengelolaan sumber daya alam dengan desentralisasi : tinj…

"Sekarang ini banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah pusat yang meresahkan masyarakat, seperti illegal loging, penyewaan pulau, penjualan pasir, dan lain-lain. Penyebabnya adalah karena kurang dilaksanakannya prinsip-prinsip good governance (demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabilitas)."

Otonomi khusus Papua : refleksi peristiwa 21 November s/d 23 Desember 2004

Edition

-

ISBN/ISSN

979-98347-2-4

Collation

viii, 455p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

352, SUG, o

Keadilan dan perdamaian untuk Papua

Edition

1st print

ISBN/ISSN

979-8498-06-2

Collation

xii, 176p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

352, SOL, k

Buku putih pilkada Maluku Utara : pendzoliman dan kejahatan politik atas hak-…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xxix, 135p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

352, YUS, b

Buku saku panduan bagi pemilih perempuan pemilu 2004: suara perempuan untuk p…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

v, 97p.; 15,5 cm

Series Title

-

Call Number

324, LAI, b

Politik pemberdayaan : jalan mewujudkan otonomi desa

Edition

-

ISBN/ISSN

979-9444-09-8

Collation

vii, 152p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

352, PAM, p

Pilkada Bima 2005 : era baru demokratisasi lokal Indonesia

Membangun pemerintahan demokratis bukanlah cita-cita utopia. Cita ideal ini menjadi realistis manakala ada kemauan keras dari seluruh stakeholder, terutama rakyat pemilih yang paling menentukan keberhasilan proses demokrasi. hanya pada pemilih rsional yang mampu berbuat banyak untuk mengupayakan pembangunan demokrasi benar-benar berkualitas. Setidaknya rakyat Bima telah membuktikan hal itu pada…

Penguasa lokal pilihan demokrasi liberal: pilkada dalam peta politik lokal

Edition

1st print

ISBN/ISSN

-

Collation

xii, 144p.; 19 cm

Series Title

-

Call Number

352, BUD, p

Akuntabilitas dan peran lembaga intermediary dalam pengembangan investasi dae…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

184p.; 20 cm

Series Title

-

Call Number

352, SUT, a

Government@net: new governance opportunities for India

Edition

-

ISBN/ISSN

0-7619-9569-2

Collation

xiii, 374p.; 22 cm

Series Title

-

Call Number

354.598, BED, g