Sumatra is the focus of a large number of agricultural, social and industrial developments and yet the possible biological impacts of these are largely only guessed at by local and foreign scientist working on those projects. One reason for this is that the biology of Sumatra and its surrounding islands is poorly known. Another reason is that the information which does exist is spread through a…
The ecology of Papua provides a comprehensive review of current scientific knowledge on all aspects of the natural history of western [Indonesia] New Guinea. The first section of part one of the ecology of Papua begins with a general introduction to the natural history of Papua. That is followed by an encyclopedic tratment of the history of biological exploration of Papua and the region at larg…
The ecology of Papua provides a comprehensive review of current scientific knowledge on all aspects of the natural history of western [Indonesian] New Guinea. Part two of the ecology of Papua includes chapters reviewing Papua's natural ecosystems, human-ecosystem interactions, conservation issues, appendices, and the index.
Advokasi anggaran berkeadilan gender merupakan program strategis untuk mendorong penerapan anggaran berkeadilan gender, baik di tingkat nasional maupun lokal, terbukti dengan munculnya beberapa regulasi yang lebih berkeadilan gender. Dari paparan buku ini kita dapat melihat sejauh mana program advokasi anggaran berkeadilan gender dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam perencanaan dan p…
Amandemen konstitusi & strategi penyelesaian krisis politik Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Amandemen konstitusi merupakan pintu awal bagi upaya kita semua untuk mengakhiri krisis multidimensi yaitu krisis ekonomi, krisis kelembagaan, krisis kepemimpinan, krisis kebangsaan dan identitas nasional. Seminar Nasional XVI Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, merekomenadikan akan hal itu. LKebih …
Mekanisme konsultasi publik (KP) adalah cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk melibatkan warganegara dalam merumuskan sebuah kebijakan, program atau peraturan. Melalui proses KP, terjadi hubungan dua arah antara pemerintah dan warganegara. Meski demikian, KP bukanlah tingaktan yang paling deliberatif atau partisipatif dalam pelibatan warga (public involvement) karena pengambilan keputusan …